Oleh: Tukang Kebun | 24 Februari 2010

Demokrasi dalam Budaya Sunda

Nafas  Demokrasi Sunda

dalam melahirkan Tokoh Nasional




Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani.

Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (dalam Soekanto, 1990) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau disebut dengan cultural-determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.

Kebudayaan Sunda adalah keseluruhan pengertian, nilai, norma,

ilmu pengetahuan, keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan peninggalan artefak, pernyataan intelektual dan artistic yang tumbuh dan berkembang dalam sendi kehidupan masyarakat sunda secara turun temurun.

Meskipun demokrasi bukan produk asli masyarakat Sunda, namun dalam kehidupan sehari-harinya, secara sadar atau tidak sadar banyak nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam budaya Sunda.

Dalam hirup kumbuh (kehidupan sehari-hari) masyarakat sunda, banyak dijumpai cara pandang, prinsip dan kebiasaan-kebiasaan sunda yang sejalan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi, seperti ungkapan diantaranya sarindik saigelan sabobot sapihanean, ataupun ungkapan leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan laer aisan, bobot taraju timbang pangayon merupakan contoh-contoh ungkapan dalam bahasa sunda yang tidak mementingkan golongan, dan berusaha bijaksana dalam menghadapi suatu masalah.

Dalam salah satu tulisan di Surat Kabar terbitan Bandung, kurun waktu tahun 2000 / 2001 pernah di ulas tentang keprihatinan budayawan Sunda Tjetje Hidyat Padmadinata, beliau merasa prihatin dengan kenyataan bahwa 70 % anggota DPRD di Jawa Barat adalah bukan orang Sunda

Secara serampangan, bisa saja kita mengatakan bahwa ini merupakan bukti bahwa budaya Sunda dalam tataran politik dan demokrasi nasional, peran serta etnis Sunda sangat terpinggirkan. Ini  ironis dengan kenyataan bahwa   etnis Sunda dilihat dari jumlah penduduk untuk tingkat nasional menempati urutan kedua.

Apabila kenyataan ini merupakan impilkasi dari rendahnya partisifasi keikutsertaan masyarakat etnis Sunda dalam hal demokratis di tingkat nasional, ini sangat membahayakan, karena bagaimanapun juga anggota legislatif (DPR dan DPRD) adalah merupakan wakil atau kepanjangtanganan masyarakat. Bagaimana mau memperjuangkan kepentingan masyarakatnya kalau wakilnya di DPR dan DPRD bukan berasal dari budaya masyarakat itu sendiri. Esensinya yang lebih memahami budayanya tentu wakil rakyat yang berasal dari etnis budaya tersebut.

Banyak literatur maupun sumber bacaan dari internet yang mengupas masalah, “mengapa etnis Sunda dalam pola percaturan politik dan demokrasi seperti terpinggirkan”.  Seolah-olah masyarakat Sunda hanya menjadi penonton di rumah sendiri, dan dalam keikutsertaan politik dan demokrasi hanya berperan sebagai pengamat atau sebatas, pemilih dan konsituen.

Kami mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan menelusuri sejarah politik bangsa Ini yang tentunya didalamnya tidak lepas dari peranserta keikutsertaan masyarakat etnis Sunda.

Semenjak adanya usaha dari pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah Pemerintahan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat, salah satunya adalah Republik Rakyat Pasundan dengan Presidennya Utja Karatelaga.

Pemerintah Indonesia sepertinya alergi dengan segala bentuk sparatisme dan segala bentuk kedaerahan, yang berbau Sunda.

Pada kurun waktu tahun 50-an para Pemuda Sunda yang mendeklarasikan Forum Pamuda Sunda di Bandung dengan tokoh Ajam Samsupraja, Akil Prawiradirdja dan Tato Prajamanggala dibantu oleh tokoh sepuh yaitu Rd. Ema Bratakusumah (pendiri Koran Sunda Kudjang, Direktur Diereintuin / Kebon Binatang Bandung ). Ditangkap tanpa sebab oleh Rezim pemerintahan pada waktu itu. Padahal, dalam salah satu wawancara dengan majalah Mangle, tahun 1989. Adjam Samsupraja pernah mengungkapkan bahwa pendirian Forum Pamuda Sunda itu bukan maksud untuk makar atau mendirikan negara baru, tapi hanya meminta Pemerintah pusat untuk memperhatikan kemekaran budaya Sunda di tanahnya sendiri.

Sejak saat itu Nonoman sunda sepertinya traumatis, sehingga mereka ada kesan di belenggu dan tidak bisa berkiprah di dunia politik nasional.

Pada era Orde Baru, Disinyalir Pemerintah  mengarahkan segala bentuk sendi kehidupan budaya nasional untuk selalu mengakar pada budaya Jawa (Menjawakan Indonesia atau Jawanisasi)  pada waktu itu. Srimulat, Rumah Masa Depan dan Ria Jenaka menjadi tontonan primadona di TVRI dengan durasi lebih banyak unsur Jawa, pemirsa hanya sedikit mempunyai alternative tontonan yang pluralisme, mengingat monopoli TVRI sebagai satu-satunya Statsiun Penyiaran Televisi.

Pemerintah Orde Baru cenderung memaksimalkan penunjukan pejabat negara melalui kewenangan dan restu hak Preogratif Pemerintah, sangat sedikit peluang tokoh daerah yang muncul ke permukaan melalui kehendak rakyat, Tokoh yang terpilihpun sepertinya kurang maksimal dalam memperjuangkan kedaerahan dalam lingkup tataran NKRI.

Otomatis dalam kurun waktu tadi, tokoh politik dari Etnis Sunda yang berkiprah ditingkat nasional sangat sedikit Pada era

Angin Reformasi yang menyeruak di negeri tercinta memberikan asa dan harapan untuk  kembali menghadirkan sosok reinkarnasi dari Ali Sadikin, Hasan Sadikin, Otto Iskandardinata,  Mr. Iwa Koesumasoemantri, Ir. H. Djuanda maupun Mochtar Koesumaatmadja   yang merupakan kareueus etnis Sunda yang berani berkiprah di  Tataran Nasional dengan tidak melupakan integritas dan kredebilitas kesundaan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori